Program Studi السياسة الشرعية والقانون الدستوري (HTN) — Program Studi Hukum Keluarga Islam

Profil Ringkas

Program Studi Hukum Tata Negara (HTN / Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah program sarjana (S1) yang mempelajari sistem ketatanegaraan, konstitusi, hukum administrasi negara, perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting), serta politik hukum Islam.

Apa yang Dipelajari di Program Studi السياسة الشرعية والقانون الدستوري?

Kurikulum program studi dirancang terstruktur dan integratif, memadukan hukum Islam, tatanan hukum positif nasional, dan keahlian praktis modern:

🏛️

Fiqih Siyasah (Politik Hukum Islam)

Konsep ketatanegaraan Islam, Siyasah Dusturiyyah (konstitusi), Siyasah Maaliyyah (keuangan negara), dan Siyasah Dauliyyah (hubungan internasional).

🇮🇩

Hukum Tata Negara & Konstitusi Indonesia

UUD NRI 1945, sistem kepresidenan, pemisahan kekuasaan lembaga tinggi negara, peradilan konstitusi, dan sistem pemilu demokratis.

⚖️

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi & PTUN

Pengujian undang-undang (judicial review), sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilu, dan peradilan tata usaha negara.

✍️

Legal Drafting & Perancangan Regulasi

Teknik perancangan undang-undang, penyusunan Peraturan Daerah (Perda), perumusan naskah akademik, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

📊

Hukum Administrasi Negara & Kebijakan Publik

Tata kelola birokrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), perizinan daerah, pengadaan barang jasa, dan pemberantasan korupsi.

🌐

HAM, Demokrasi & Etika Pemerintahan

Instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional, pengawasan maladministrasi Ombudsman RI, keterbukaan informasi, dan keadilan publik.

Visi, Misi & Prospek Karir

Visi ▼

"Menjadi Prodi yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara di Asia Tenggara tahun 2040."

Misi ▼

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum tata negara dalam ilmu syari’ah dan ilmu hukum, baik bersifat teoritis maupun praktis secara profesional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi di bidang hukum tata negara yang berkualitas dan berkemajuan serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan.
Mengembangkan penelitian ilmu Hukum Tata Negara yang inovatif kreatif, profesional dan integratif sesuai dinamika masyarakat dan kemanusiaan berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.
Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global serta berlandasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu hukum tata negara.

Tujuan ▼

Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum tata negara di bidang syariah dan hukum.
Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang Hukum Tata Negara/Siyasah berbasis komputer yang mampu beradaptasi di era globalisasi.
Menghasilkan penelitian hukum tata negara yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu syariah dan hukum.
Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum tata negara secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.

🎓 Profil Lulusan & Peluang Karir ▼

Lulusan disiapkan dengan kompetensi akademik dan keahlian praktis yang komprehensif, dengan gelar resmi Sarjana Hukum (S.H.) yang membuka peluang karir strategis di berbagai instansi dan profesi:

✓ Praktisi Lembaga Negara & Pemerintahan

✓ Legal Drafter (Perancang Perda/UU)

✓ Hakim

✓ Advokat / Pengacara

✓ Panitera

✓ Mediator

✓ Penghulu

✓ Guru Fikih

✓ Peneliti Ketatanegaraan

✓ Legal Corporate

Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar السياسة الشرعية والقانون الدستوري

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari seputar perkuliahan, gelar, dan masa depan lulusan:

? Apa gelar lulusan program studi Hukum Tata Negara (HTN)? ▼

Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

? Apa keahlian spesifik yang dimiliki lulusan Hukum Tata Negara? ▼

Lulusan HTN memiliki keahlian unggulan dalam Legal Drafting (penyusunan naskah undang-undang dan Peraturan Daerah), kemahiran litigasi perkara peradilan tata usaha negara dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan pemilu, serta analisis hukum ketatanegaraan Islam dan Indonesia.

? Di mana saja prospek karir lulusan Hukum Tata Negara? ▼

Lulusan HTN berkarir sebagai Legal Drafter di DPR/DPRD/Kementerian, Hakim MK/MA/PTUN, Analis Kebijakan Publik, Asisten Ombudsman RI, Komisioner/Staf KPU dan Bawaslu, Biro Hukum Pemerintah Daerah (Pemda), Advokat Tata Negara, dan peneliti lembaga kebijakan publik.

? Berapa akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara UIN SAIZU? ▼

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto telah terakreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

السياسة الشرعية والقانون الدستوري